Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian 2026, Ini Kiprahnya

Navi Pillay meraih Nobel Perdamaian 2026 atas perjuangannya menegakkan hukum internasional. Kiprahnya membentang dari perlawanan terhadap apartheid hingga pengadilan genosida Rwanda.

navi-pillay-raih-nobel-perdamaian-2026

Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (HAM), meraih Nobel Perdamaian 2026 atas perjuangannya menegakkan hukum internasional dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta genosida. Komite Nobel Norwegia mengumumkan penghargaan itu di Oslo, Jumat, 9 Oktober 2026.

Perempuan asal Afrika Selatan itu dinilai konsisten membela keadilan, dari masa apartheid hingga kiprahnya di berbagai lembaga internasional. Penghargaan tersebut datang ketika sistem hukum internasional menghadapi tekanan dan lembaga peradilan kerap dipersoalkan.

Perjalanan Navi Pillay dari Durban ke pengadilan internasional

Navanethem “Navi” Pillay lahir di Durban pada 1941 dari keluarga keturunan Tamil India. Ia tumbuh di bawah sistem apartheid yang mendiskriminasi penduduk nonkulit putih. Ayahnya bekerja sebagai sopir bus, sementara Pillay menempuh pendidikan hukum di Universitas Natal sebelum melanjutkan studi hingga meraih gelar master dan doktor dari Universitas Harvard.

Pada 1967, Pillay menjadi perempuan nonkulit putih pertama yang membuka praktik hukum di Provinsi Natal. Ia membela aktivis antiapartheid dan memperjuangkan hak tahanan politik. Salah satu upayanya pada 1973 membuka akses bagi pengacara untuk menemui tahanan politik di Pulau Robben, tempat Nelson Mandela pernah dipenjara.

Setelah apartheid berakhir, Pillay kembali mencatat sejarah. Pada 1995, ia menjadi perempuan kulit berwarna pertama yang ditunjuk sebagai hakim Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Perjalanan kariernya kemudian membawanya ke lembaga peradilan internasional yang menangani pelanggaran paling berat.

Peran Pillay dalam penanganan genosida Rwanda

Pillay bertugas di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), termasuk sebagai presiden pengadilan pada 1999-2003. Pengadilan itu mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida Rwanda. Dalam perkara mantan Wali Kota Taba, Jean-Paul Akayesu, pengadilan mengakui pemerkosaan sebagai tindakan genosida—sebuah putusan penting dalam sejarah hukum internasional.

Pada 2003, Pillay menjadi hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag. Lima tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan menjabat hingga 2014. Dalam posisi itu, ia mengkritik tindakan represif pemerintah, termasuk dalam penanganan demonstrasi di Libya dan Suriah.

Ketua Komite Nobel Norwegia, Jørgen Watne Frydnes, mengatakan penghargaan untuk Pillay menegaskan pentingnya mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan. Komite menilai upayanya meminta pertanggungjawaban negara dan pemimpin nasional membawa harapan bagi korban kekerasan dan konflik.

“Setiap kali kekuatan mengalahkan kebenaran, itu merusak stabilitas, kepercayaan, dan hidup berdampingan secara damai,” demikian pernyataan Komite Nobel.

Laporan Gaza dan alasan penghargaan Nobel

Dalam beberapa tahun terakhir, Pillay juga memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel. Komisi yang dibentuk Dewan HAM PBB pada 2021 itu menyelidiki akar konflik Israel-Palestina.

Pada 2025, komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza dan menyebut sejumlah pemimpin Israel menghasut tindakan itu. Israel menolak temuan tersebut. Komite Nobel menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada Pillay bukan merupakan penetapan sikap tentang apakah genosida benar terjadi di Gaza.

Pengalaman pribadi Pillay turut membentuk sikapnya. Dalam wawancara pada 2023, ia mengenang diskriminasi rasial yang dihadapinya sejak muda. Pengalaman itu mendorongnya terus menentang diskriminasi dan membela kelompok rentan.

Pillay menerima kabar Nobel saat menghadiri Forum Nuremberg di Jerman, sebuah pertemuan tentang hukum internasional di kota tempat pengadilan terhadap penjahat perang Nazi berlangsung setelah Perang Dunia II. Ia sempat mengira kabar tersebut sebagai lelucon. Dalam sambutannya, ia bahkan berseloroh mungkin akan berbagi Nobel dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Nobel Perdamaian di tengah tekanan global

Pillay tidak termasuk nama yang banyak dijagokan dalam daftar Nobel Perdamaian 2026, yang memuat 287 kandidat individu dan organisasi. PBB menyebut penghargaan itu sebagai “sinyal yang kuat” tentang pentingnya nilai-nilai HAM di tengah situasi global saat ini. Pemerintah Jerman juga memuji perjalanan Pillay, dari perjuangannya melawan apartheid hingga kontribusinya bagi keadilan pidana internasional dan PBB.

Hadiah Nobel Perdamaian pertama kali diberikan pada 1901. Berbeda dari kategori Nobel lainnya, penghargaan ini diserahkan di Oslo, Norwegia, bukan Stockholm, Swedia. Penyerahan seluruh penghargaan Nobel dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan wafatnya pendiri penghargaan tersebut.

Pengakuan bagi Pillay menyoroti perjalanan panjang seorang pembela hak asasi manusia, sekaligus mengingatkan bahwa hukum internasional membutuhkan dukungan agar dapat melindungi korban konflik. Di tengah perdebatan atas temuan dan kewenangan lembaga internasional, kiprahnya akan terus menjadi bagian dari diskusi tentang keadilan dan pertanggungjawaban.

Teropongpublik