Ferry Siapkan Konsorsium Koperasi untuk Pulihkan Bukopin
Ferry Juliantono menyiapkan konsorsium koperasi untuk membeli aset terkait Bukopin dan mengelola kembali anak usahanya. Ia juga mengusulkan penjaminan simpanan koperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyiapkan konsorsium koperasi untuk membeli aset terkait Bank Bukopin dari KB Bank. Rencana tersebut ditujukan untuk menghidupkan kembali Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin, yang menurut Ferry dahulu dimiliki oleh induk-induk koperasi.
Ferry menyampaikan rencana itu dalam Forum Ekonomi Politik di Tribrata Hotel, Jakarta. Ia meminta dukungan agar upaya pembelian aset dan pengelolaan kembali usaha yang terkait Bukopin dapat terwujud. Namun, rencana tersebut masih berupa ikhtiar yang sedang disiapkan, bukan transaksi yang telah selesai.
Konsorsium koperasi disiapkan untuk membeli aset Bukopin
Dalam sambutannya, Ferry menyebut pemerintah berharap koperasi-koperasi dapat bergabung dalam satu konsorsium. Kelompok tersebut direncanakan membeli aset Bank Bukopin atau Kookmin sekaligus mengelola kembali anak usaha Bukopin, KB Kookmin.
“Mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya kami akan ikut membeli aset Bank Bukopin atau Kookmin karena dulu Bank Bukopin itu adalah bank yang dimiliki oleh induk-induk koperasi,” kata Ferry.
Ia melanjutkan, konsorsium koperasi diharapkan mengambil bagian dalam pembelian aset dan pengelolaan kembali usaha yang berkaitan dengan Bukopin. Pernyataan itu menempatkan koperasi sebagai pihak yang ingin kembali terlibat dalam pengelolaan bank yang pernah dimiliki oleh induk-induk koperasi tersebut.
Ferry belum memerinci aset apa saja yang menjadi sasaran, nilai pembelian, ataupun koperasi yang akan masuk ke dalam konsorsium. Karena itu, belum ada kepastian mengenai bentuk transaksi maupun tahap pelaksanaannya. Yang disampaikan sejauh ini adalah rencana untuk menggalang koperasi sebagai calon pembeli dan pengelola.
Meski demikian, arah yang ingin dituju cukup jelas: menghidupkan kembali Bukopin melalui keterlibatan koperasi. Rencana itu juga menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembelian aset, tetapi mencakup pengelolaan kembali anak usaha yang disebut Ferry dalam sambutannya.
Revisi UU Perkoperasian dan usulan penjaminan simpanan
Di luar rencana terhadap Bukopin, Kementerian Koperasi tengah mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu usulan Ferry dalam perubahan aturan itu ialah agar koperasi memiliki perlindungan simpanan bagi masyarakat melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Kita akan minta supaya dana masyarakat yang ada di koperasi itu juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” ujar Ferry.
Usulan tersebut masih menjadi bagian dari dorongan revisi undang-undang. Ferry tidak menjelaskan lebih jauh rancangan mekanisme penjaminan atau bagaimana penerapannya kelak. Ia menekankan pentingnya agar dana masyarakat yang disimpan di koperasi turut mendapat jaminan.
Dengan demikian, agenda yang disampaikan Kemenkop mencakup dua hal berbeda: rencana konsorsium koperasi untuk membeli aset dan mengelola kembali usaha terkait Bukopin, serta usulan penjaminan simpanan dalam revisi UU Perkoperasian. Keduanya masih membutuhkan proses lebih lanjut, baik dalam pembentukan konsorsium maupun pembahasan regulasi bersama DPR.
Ferry ingin mengarahkan kembali paradigma ekonomi
Ferry mengaitkan langkah tersebut dengan pandangannya mengenai arah perekonomian nasional. Ia mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ingin menggeser pendekatan ekonomi yang dinilainya terlalu liberal-kapitalistik dan terlalu menyerahkan aktivitas ekonomi kepada mekanisme pasar bebas.
Menurut Ferry, arah yang hendak dituju adalah praktik ekonomi yang sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut perubahan paradigma itu sebagai bagian dari upaya mengembalikan ekonomi pada prinsip yang terkandung dalam konstitusi.
“Bapak Presiden ingin menggeser paradigma ekonomi yang tadinya liberal-kapitalistik, terlalu diserahkan kepada mekanisme pasar yang terlalu bebas, sekarang diarahkan untuk menjadi kembali kepada sistem praktik ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,” kata Ferry.
Rencana menghidupkan Bukopin melalui konsorsium koperasi kini bergantung pada langkah konkret yang akan ditempuh setelah pernyataan tersebut. Rincian calon anggota, aset yang dibidik, dan skema pengelolaan masih perlu dijelaskan. Di saat yang sama, pembahasan revisi UU Perkoperasian akan menentukan apakah usulan penjaminan simpanan dapat masuk ke dalam aturan baru.
