Mentan Ancam Cabut Izin Pedagang Beras yang Langgar HET
Andi Amran Sulaiman meminta pedagang menurunkan harga beras yang melampaui HET. Pelanggar terancam kehilangan izin usaha, pidana maksimal tujuh tahun, dan denda Rp1,5 miliar.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memperingatkan pedagang agar tidak menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Dalam konferensi pers pada Minggu (8/11/2026), Amran mengatakan pelanggar dapat dikenai sanksi, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana.
Ia meminta pedagang yang masih memasang harga melampaui ketentuan segera menyesuaikannya. Peringatan itu juga berlaku untuk beras premium, yang menurut Amran masih dijual dengan harga di atas HET oleh sejumlah pelaku usaha.
“Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium ada lagi yang main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah, jangan bapak seenaknya,” kata Amran.
Pemerintah, kata dia, tidak membenarkan pelaku usaha menetapkan harga secara semena-mena. Pedagang diminta mematuhi batas harga yang berlaku sebelum tindakan dijatuhkan.
HET beras untuk melindungi konsumen
Amran menjelaskan, HET dan harga pembelian pemerintah (HPP) memiliki fungsi berbeda dalam pengaturan beras. HET ditetapkan untuk melindungi konsumen, sedangkan HPP diarahkan untuk menjaga kesejahteraan petani.
Kedua kebijakan itu, menurut dia, perlu dipatuhi agar kepentingan masyarakat dan petani sama-sama terlindungi. Pemerintah ingin mencegah keuntungan berlebihan dalam perdagangan komoditas yang menjadi kebutuhan pokok tersebut.
Amran juga menyebut beras mendapat dukungan subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Anggaran itu, ujarnya, digunakan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Besarnya dukungan tersebut menjadi alasan pemerintah meminta pelaku usaha tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar.
“Beras disubsidi, ini barang subsidi. Rp160 triliun subsidinya. Ini untuk menjaga pangan strategis kita, pangan masyarakat. Sehingga pemerintah subsidi 160 triliun, jangan mengambil keuntungan semena-mena di sana. Enggak boleh. Makanya ada HET, ada HPP,” ujar Amran.
Ia menegaskan, kebijakan harga bukan sekadar aturan dalam kegiatan jual beli. Beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga pemerintah menuntut kepatuhan dari para pedagang.
Sanksi pelanggaran HET: izin hingga pidana
Sanksi yang disebut Amran tidak terbatas pada teguran. Pedagang yang tetap menjual beras di atas HET dapat menghadapi pencabutan izin usaha. Ia juga menyampaikan adanya ancaman pidana maksimal tujuh tahun serta denda hingga Rp1,5 miliar bagi pelanggar.
Ancaman tersebut disampaikan sebagai peringatan agar pedagang segera mengikuti ketentuan harga. Amran meminta pelaku usaha tidak menunggu sampai pemerintah mengambil tindakan.
“Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, ya 7 tahun maksimal, dan denda Rp1,5 miliar. Enggak boleh. Mulai hari ini enggak boleh mempermainkan,” tutur Amran.
Dalam keterangannya, ia mengingatkan bahwa situasi pangan dunia sedang memprihatinkan. Karena itu, menurut Amran, perdagangan pangan perlu dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan.
Pengusaha pangan diminta patuhi aturan
Imbauan Amran tidak hanya ditujukan kepada pedagang beras skala kecil. Ia meminta pengusaha pangan, termasuk pelaku usaha menengah dan besar, menghentikan praktik yang dapat merugikan konsumen dan mematuhi regulasi pemerintah.
“Tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital,” kata Amran.
Penegasan pemerintah tersebut menempatkan kepatuhan pada HET sebagai bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap beras. Bagi pedagang, langkah terdekat yang diminta Amran adalah menyesuaikan harga dengan ketentuan. Pengawasan dan penerapan sanksi akan menjadi ujian berikutnya bagi upaya pemerintah memastikan aturan itu dijalankan di pasar.
