Anggaran Pendidikan 2027 Rp 824 Triliun, Sekolah Gratis Dikaji

Anggaran pendidikan 2027 direncanakan mencapai Rp 824 triliun. Suahasil Nazara menyebut pemerintah masih merancang alokasi, termasuk untuk menjawab pertanyaan soal sekolah gratis.

anggaran-pendidikan-2027-sekolah-gratis-dikaji

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran pendidikan pada 2027 direncanakan mencapai Rp 824 triliun. Pemerintah sedang merancang ulang pembagian dana tersebut, termasuk untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan program sekolah gratis.

Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Namun, ia belum mengumumkan skema maupun kepastian pelaksanaan sekolah gratis. Saat ini, kata dia, pemerintah masih menyusun desain penggunaan anggaran pendidikan tahun depan.

Anggaran pendidikan 2027 masih dirancang

Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan mencakup beragam kebutuhan, mulai dari siswa dan mahasiswa, tenaga pendidik, hingga perbaikan fasilitas. Karena cakupannya luas, pemerintah perlu menentukan kembali pembagian dana agar penggunaannya tepat sasaran.

“Saya tahu bahwa banyak yang bertanya mengenai pendidikan gratis, ini Pak ceritanya jadi bagaimana. Saya mau mengatakan tahun depan 2027, anggaran pendidikan itu akan menjadi Rp 824 triliun. Ini yang sedang kita desain lagi,” ujar Suahasil.

Besarnya anggaran tersebut belum berarti pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh sekolah akan menerapkan pendidikan gratis pada 2027. Suahasil berbicara mengenai proses penataan dana, sementara rincian alokasi dan bentuk programnya masih disusun. Dengan demikian, pertanyaan tentang siapa yang akan menerima manfaat dan bagaimana mekanismenya belum dijawab dalam keterangan tersebut.

Pemerintah juga tengah mengatur jalur penyaluran anggaran. Menurut Suahasil, dana pendidikan akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD), serta dana abadi dan pembiayaan pendidikan.

Program pendidikan melalui pemerintah pusat

Sejumlah program yang dibiayai melalui pemerintah pusat telah disebut Suahasil. Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah, dan Sekolah Unggul Garuda.

Dalam paparannya, Suahasil juga menyebut anggaran Rp 19,3 triliun untuk program Sekolah Rakyat. Dana itu menjadi belanja pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

“Sekolah unggul Garuda melalui pemerintah pusat, sekolah rakyat 19,3 triliun juga adalah belanja pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial,” kata Suahasil.

Rangkaian program itu menunjukkan bahwa anggaran pendidikan disalurkan melalui lebih dari satu bentuk belanja dan lembaga. Namun, keterangan Suahasil belum merinci bagian anggaran yang akan diarahkan khusus untuk sekolah gratis ataupun apakah program tersebut akan menambah, mengubah, atau melengkapi program yang sudah berjalan.

Karena itu, angka Rp 824 triliun perlu dibaca sebagai besaran anggaran pendidikan yang direncanakan untuk 2027, bukan sebagai nilai dana yang seluruhnya disediakan untuk membebaskan biaya sekolah. Pemerintah masih menata komposisinya di antara berbagai kebutuhan pendidikan dan jalur penyaluran.

Targetnya meningkatkan hasil pendidikan

Suahasil mengatakan penataan anggaran ditujukan untuk memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Pemerintah, menurut dia, ingin meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk memperbaiki skor Programme for International Student Assessment (PISA) serta mutu lulusan.

Target tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah meninjau kembali cara anggaran digunakan. Besarnya dana, dalam penjelasan Suahasil, perlu disertai rancangan belanja yang mendukung kebutuhan siswa, mahasiswa, pendidik, dan fasilitas pendidikan.

Meski begitu, belum ada rincian lebih jauh mengenai ukuran keberhasilan, pembagian anggaran untuk tiap program, maupun bentuk kebijakan sekolah gratis yang sedang dibahas. Keterangan yang disampaikan sejauh ini baru menegaskan besaran anggaran pendidikan 2027 dan proses desain ulang alokasinya.

Rincian berikutnya akan menentukan bagaimana rencana anggaran itu diterjemahkan menjadi program konkret. Publik masih perlu menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema, sasaran penerima, dan jalur pendanaan sebelum dapat memastikan apakah sekolah gratis benar-benar akan diterapkan pada tahun depan.

Teropongpublik