Komdigi Selidiki Dugaan Kebocoran Data Fore Coffee

Komdigi memeriksa laporan dugaan kebocoran data pribadi Fore Coffee yang diterima pada 28 Oktober 2026. Pihak yang bertanggung jawab dan kemungkinan sanksi masih menunggu hasil pemeriksaan.

komdigi-selidiki-dugaan-kebocoran-data-fore-coffee

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memeriksa laporan dugaan kebocoran data pribadi pelanggan Fore Coffee setelah perusahaan itu melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pada 28 Oktober 2026. Pemeriksaan masih berlangsung, sehingga pihak yang bertanggung jawab dan kemungkinan sanksi belum ditetapkan.

Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, mengatakan kementerian sedang menganalisis laporan PT Fore Kopi Indonesia Tbk tersebut. Proses itu diperlukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran dan memastikan pihak yang terkait berdasarkan hasil pemeriksaan serta pembuktian.

Komdigi analisis laporan Fore Coffee

Huda menyebut laporan Fore Coffee berkaitan dengan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi atau PDP. Perusahaan menyampaikan laporan kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026, dan kementerian kini menindaklanjutinya dengan pemeriksaan lebih lanjut.

“PT Fore Kopi Indonesia Tbk telah melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi (PDP) kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komdigi saat ini tengah melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan laporan tersebut,” kata Huda.

Belum ada kesimpulan yang diumumkan mengenai bagaimana dugaan kebocoran itu terjadi. Komdigi juga belum memastikan apakah persoalan tersebut melibatkan Fore Coffee sebagai pengendali data pribadi atau pihak ketiga yang ikut mengelola sistem dan data perusahaan.

Penetapan tanggung jawab, menurut Huda, harus didasarkan pada pemeriksaan dan pembuktian. Karena prosesnya belum selesai, Komdigi belum dapat menyebut pihak mana yang akan dikenai sanksi ataupun bentuk sanksi administratif yang mungkin diterapkan.

Sanksi menunggu hasil pemeriksaan

Komdigi menyatakan sanksi administratif dapat diberikan apabila pemeriksaan menemukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi. Namun, keputusan itu tidak diambil sebelum fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat dipastikan.

“Penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran serta pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian,” ujar Huda. Ia menegaskan, jenis sanksi maupun pihak yang akan dikenai sanksi belum bisa ditentukan selama pemeriksaan masih berjalan.

Dengan demikian, laporan Fore Coffee belum dapat dipandang sebagai penetapan bahwa perusahaan atau pihak lain terbukti melanggar aturan. Komdigi masih perlu menilai informasi yang disampaikan dan menguji keterkaitannya dengan kewajiban pelindungan data pribadi.

Pengawasan dan penegakan ketentuan PDP merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Huda mengatakan pelaksanaan aturan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.

Aturan PDP dan lembaga pengawas

Huda menjelaskan, Pasal 224 PP Nomor 33 Tahun 2026 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP tersebut. Atas dasar itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih dapat menjadi rujukan sepanjang relevan.

Di tengah pemeriksaan laporan Fore Coffee, Komdigi juga menyampaikan perkembangan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi. Lembaga tersebut disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan UU PDP, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan penegakannya.

Menurut Huda, rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan lembaga PDP telah memasuki tahap final dan diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Komdigi juga menyiapkan satuan tugas khusus untuk mendukung kelancaran proses transisi kelembagaan.

Pembentukan lembaga itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan UU PDP. Namun, untuk kasus Fore Coffee, kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab tetap bergantung pada hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan Komdigi. Perkembangannya akan menentukan apakah ada pelanggaran dan langkah administratif apa yang dapat diambil sesuai aturan.

Teropongpublik