Nasib MotoGP Mandalika Menunggu Keputusan Prabowo
Perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika untuk periode 2027-2031 belum diputuskan. Menpora Erick Thohir menyebut pemerintah masih menunggu keputusan Presiden Prabowo.
Perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika setelah 2026 masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pembahasan awal sudah dilakukan sejumlah pihak, tetapi keputusan mengenai kelanjutan penyelenggaraan ajang balap itu belum diumumkan.
Erick menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (11/10/2026). Ia berharap Presiden sendiri yang menyampaikan keputusan terkait kontrak berikutnya.
“Nanti kita tunggu keputusan Bapak Presiden, ya. Mudah-mudahan nanti biar beliau yang menyampaikan,” kata Erick.
Kontrak penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia antara Dorna Sports dan Pemerintah Indonesia akan berakhir pada 2026. Pembicaraan awal yang tengah berjalan mencakup kemungkinan perpanjangan untuk periode 2027-2031.
Pembahasan kontrak MotoGP Mandalika masih tahap awal
Erick menyatakan mendukung MotoGP Mandalika tetap berlanjut. Menurut dia, ajang tersebut merupakan kegiatan yang baik dan punya nilai bagi Indonesia. Namun, dukungan itu belum berarti keputusan perpanjangan telah ditetapkan karena pemerintah masih menunggu arahan Presiden.
Sejumlah lembaga dan perusahaan pemerintah telah terlibat dalam pembicaraan awal, yakni Kemenpora, Kementerian Keuangan, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, serta Danantara Indonesia. Mereka membahas rencana kelanjutan kontrak dengan Dorna Sports, termasuk sejumlah aspek penyelenggaraan.
Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka sebelumnya menyebut negosiasi awal berlangsung di Kantor Danantara, Jakarta. Pertemuan itu melibatkan Menpora, Kepala BP BUMN, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Utama InJourney, serta pihak Dorna Sports.
Salah satu hal yang dibicarakan adalah hosting fee, yakni biaya yang perlu dibayarkan untuk menyelenggarakan MotoGP. Troy menyebut pembahasan tersebut masih menjadi bagian dari tahapan awal perpanjangan kontrak. Ia juga menegaskan bahwa nilai hosting fee merupakan uang besar dan pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat.
Hosting fee dan rekomendasi untuk pemerintah
Dalam pembahasan biaya penyelenggaraan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan rekomendasi kepada Menpora, Menteri Pariwisata, dan Wakil Gubernur NTB. Rekomendasi itu disusun dalam buku berjudul MotoGP Mandalika 2025: Akselerasi Ekonomi, Citra, dan Pariwisata.
Troy mengatakan dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan ITDC dalam melihat pembayaran hosting fee. Bappenas, menurut dia, menyusun rekomendasi berdasarkan proses kajian, termasuk studi banding dan pemeriksaan terhadap para mitra. Setiap pihak disebut memiliki peran sesuai porsi masing-masing.
Belum ada keterangan dalam pembahasan awal itu mengenai besaran biaya maupun hasil akhir negosiasi. Karena itu, keputusan Presiden akan menjadi penentu bagi arah kontrak MotoGP Mandalika setelah masa kerja sama saat ini berakhir.
Erick menilai MotoGP mendukung pariwisata dan pembalap muda
Erick memandang MotoGP Mandalika sebagai ajang yang dapat memperkenalkan Indonesia ke tingkat dunia, terutama kawasan Mandalika. Ia mengaitkan penyelenggaraan tersebut dengan upaya mengembangkan destinasi pariwisata di luar Bali.
“Kalau kita ingin mendorong tourism semakin meningkat terus, ya selain Bali kita harus membangun tempat-tempat lain seperti Mandalika yang memang punya nilai tambah. Nah, kebetulan Mandalika punya plus MotoGP-nya,” ujar Erick.
Menurut Erick, manfaat ajang ini tidak semata-mata diukur dari dampak ekonomi. MotoGP juga membuka kesempatan bagi pembalap Indonesia untuk berkembang dan naik ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
Ia mencontohkan Veda Ega Pratama yang berlaga di kelas Moto3 dan Mario Suryo Aji di kelas Moto2. Pemerintah bersama InJourney, kata Erick, menyelenggarakan event tersebut dengan biaya besar, tetapi juga mempertimbangkan peluang bagi talenta balap nasional.
Keputusan mengenai kelanjutan kontrak kini masih dinanti, sementara pembahasan soal biaya dan manfaat penyelenggaraan terus menjadi bagian dari proses pemerintah. Hasilnya akan menentukan apakah Mandalika tetap menjadi tuan rumah MotoGP pada periode berikutnya, sekaligus bagaimana ajang itu ditempatkan dalam strategi pariwisata dan pengembangan pembalap Indonesia.
