172.484 Guru Non-ASN Disiapkan Menjadi ASN Bertahap

Pemerintah menyebut 172.484 guru non-ASN aktif akan dialihkan menjadi ASN secara bertahap. Aturan teknis PPPK masih menunggu finalisasi.

172484-guru-non-asn-disiapkan-menjadi-asn-bertahap

Sebanyak 172.484 guru non-ASN yang masih aktif mengajar disebut akan dialihkan secara bertahap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rangkaian peringatan Bulan Guru Nasional 2026.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026, Nunuk menyebut pemerintah menyiapkan total 464.840 formasi ASN. Kuota tersebut, menurut dia, akan dimanfaatkan untuk proses pengangkatan guru non-ASN, termasuk kelompok guru yang selama ini masih menjalankan tugas mengajar di sekolah.

Namun, pengangkatan tidak disebut berlangsung sekaligus. Pemerintah menyatakan prosesnya dilakukan bertahap, sementara aturan teknis terkait skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dalam tahap finalisasi melalui Keputusan Menteri (Kepmen).

Pengangkatan guru non-ASN dilakukan bertahap

Angka 172.484 merujuk pada guru non-ASN yang saat ini aktif mengajar dan menjadi sasaran kebijakan tersebut. Sementara itu, 464.840 merupakan jumlah formasi yang disiapkan pemerintah secara keseluruhan. Kedua angka itu memiliki cakupan berbeda, sehingga kuota formasi tidak serta-merta berarti seluruhnya dialokasikan khusus untuk kelompok guru tersebut.

Nunuk mengatakan pengalihan status akan memanfaatkan formasi yang tersedia. Ia juga menyebut peluang menjadi ASN tetap terbuka bagi guru yang memenuhi persyaratan. Dalam penjelasan yang dikutip sejumlah media, guru berusia 35 tahun ke atas dapat mengikuti jalur PPPK.

“Semua boleh ikut, asal memenuhi syarat. Yang berusia 35 tahun ke atas dikasih kesempatan P3K, jadi tetap ada ruang bagi mereka untuk jadi ASN,” ujar Nunuk.

Skema ini menjadi perhatian bagi guru yang telah lama mengajar tetapi belum berstatus ASN. Meski demikian, informasi yang tersedia belum merinci jadwal seleksi, tahapan pendaftaran, maupun pembagian formasi berdasarkan daerah dan kebutuhan sekolah. Rincian tersebut masih perlu menunggu ketentuan resmi.

Syarat pendidikan dan posisi guru bersertifikat

Syarat utama yang disebut dalam keterangan Nunuk adalah memiliki ijazah minimal S1. Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan itu diarahkan mengikuti Pendidikan Kesetaraan Akademik (PKA) terlebih dahulu. Materi yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai penyelenggara, durasi, ataupun mekanisme program tersebut.

Guru yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik (Serdik) disebut akan memperoleh kemudahan dalam proses pengangkatan. Namun, belum ada rincian tentang bentuk kemudahan itu, termasuk apakah berkaitan dengan seleksi, pemenuhan dokumen, atau tahapan administrasi lainnya. Karena itu, calon peserta tetap perlu menunggu pedoman pelaksanaan yang resmi.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa rencana pengangkatan tidak hanya menyangkut perubahan status. Kualifikasi akademik dan ketentuan seleksi tetap menjadi bagian penting yang perlu dipenuhi. Pemerintah belum memaparkan detail lengkap mengenai penerapan syarat bagi setiap kategori guru non-ASN.

Pemerintah menjanjikan tidak ada PHK

Di tengah rencana perubahan status itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti disebut menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan jam mengajar bagi guru non-ASN yang masuk dalam program. Nunuk menyampaikan bahwa mereka tetap akan mengajar hingga berstatus ASN.

“Pak Menteri kasih jaminan, mereka akan tetap mengajar sampai mereka berstatus ASN,” kata Nunuk.

Jaminan tersebut memberi kepastian mengenai keberlanjutan tugas mengajar selama proses menuju status ASN berlangsung. Meski begitu, penerapannya akan bergantung pada aturan teknis yang sedang disusun. Informasi yang tersedia belum menjabarkan bagaimana jaminan itu akan dijalankan pada masing-masing sekolah atau daerah.

Rencana ini juga disebut sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan moral guru, sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Tahap berikutnya yang dinantikan adalah terbitnya Kepmen dan penjelasan resmi mengenai jadwal serta mekanisme pengangkatan. Bagi guru non-ASN, informasi tersebut akan menjadi acuan untuk memastikan persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Teropongpublik