Febrie Adriansyah: Saya Diminta Mundur dari Jampidsus

Febrie Adriansyah mengatakan ia meninggalkan jabatan Jampidsus setelah diminta mundur. Ia menyampaikan hal itu saat membacakan nota perlawanan dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan TPPU.

febrie-adriansyah-diminta-mundur-dari-jampidsus

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan ia meninggalkan jabatan tersebut setelah diminta mundur, bukan atas keinginannya sendiri. Pernyataan itu disampaikan saat membacakan nota perlawanan dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Di hadapan majelis hakim, Febrie juga menegaskan tidak pernah meminta jabatan selama berkarier di kejaksaan. Ia menyebut posisi yang pernah diembannya, termasuk Jampidsus, merupakan hasil pengabdian dan penilaian pimpinan.

“Yang kemudian saya tinggalkan jabatan Jampidsus, karena saya diminta mundur dari jabatan dimaksud,” kata Febrie dalam persidangan.

Ia menjelaskan bahwa pernyataan mengenai perjalanan kariernya disampaikan sebagai bagian dari nota perlawanan. Febrie mengatakan dirinya tidak bermaksud meminta perlakuan khusus atau menempatkan diri sebagai orang yang kebal terhadap hukum. Menurut dia, rekam jejak profesional itu perlu menjadi konteks bagi majelis hakim saat menilai tuduhan yang sedang dihadapinya.

Febrie menegaskan tak pernah meminta jabatan

Febrie menyatakan, sejak awal menjadi jaksa hingga menduduki jabatan terakhir sebagai Jampidsus, seluruh posisi yang diterimanya bukan hasil permintaan pribadi. Ia mengaitkan penunjukan tersebut dengan pengabdian serta penilaian pimpinan terhadap dirinya.

“Saya tegaskan saya tidak pernah meminta jabatan, dari awal mula saya menjadi jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus, seluruhnya adalah murni karena pengabdian saya serta karakter saya yang menurut pimpinan saya patut mengemban jabatan tersebut,” ujarnya.

Pemaparan itu, kata Febrie, bukan dimaksudkan untuk menghapus proses hukum yang berjalan. Ia menyebut latar belakang profesionalnya sebagai konteks, bukan alasan untuk memperoleh keistimewaan di persidangan. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menanggapi tuduhan yang menurut dia berlawanan dengan sikap dan prinsip kerjanya selama bertugas.

Febrie mengaku selama menjalankan tugas berupaya menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat digolongkan sebagai penyimpangan atau perbuatan tercela. Ia menilai sikap tersebut perlu dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara yang kini menjeratnya.

“Saya menyampaikannya sebagai konteks kehidupan profesional saya ketika majelis hakim menilai tuduhan yang menurut saya sangat bertolak belakang dengan karakter dan sikap sungguh-sungguh saya dalam bertugas yang selalu menjaga diri agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak masuk dalam perbuatan tercela,” tuturnya.

Dakwaan terkait dugaan pemerasan dan TPPU

Jaksa penuntut umum sebelumnya membacakan surat dakwaan terhadap Febrie dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (7/10/2026). Dalam perkara dugaan pemerasan, ia dituduh meminta uang kepada pengusaha Tan Kian terkait penanganan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Nilai uang yang disebut dalam dakwaan mencapai 5 juta dolar Singapura, setara sekitar Rp55 miliar. Sementara dalam perkara TPPU, Febrie diduga melakukan pencucian uang dengan nilai lebih dari Rp350 miliar. Dakwaan juga menyebut aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diduga diterimanya.

Seluruh hal tersebut masih berupa tuduhan dalam perkara yang sedang diperiksa. Bahan perkara yang disampaikan jaksa dan tanggapan Febrie di persidangan menjadi bagian dari proses yang harus dinilai majelis hakim; belum ada kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tuduhan tersebut.

Nota perlawanan menjadi ruang menyampaikan keberatan

Dalam nota perlawanan yang dibacakan pada 14 Oktober, Febrie tidak hanya menjelaskan alasan meninggalkan jabatan Jampidsus. Ia juga menyampaikan pandangannya tentang perjalanan karier dan karakter profesionalnya, sekaligus menegaskan bahwa uraian itu bukan permintaan agar dirinya dikecualikan dari proses hukum.

Pernyataan mengenai permintaan untuk mundur itu menjadi salah satu bagian dari pembelaan Febrie di tengah pemeriksaan perkara. Namun, sumber yang tersedia tidak menyebut siapa yang meminta ia melepaskan jabatan tersebut maupun kapan permintaan itu disampaikan. Karena itu, pernyataan tersebut masih perlu dibaca sebatas keterangan Febrie di hadapan majelis hakim.

Perkara dugaan pemerasan dan TPPU itu kini berada dalam proses persidangan. Pada tahap berikutnya, perhatian akan tertuju pada penilaian hakim terhadap dakwaan, nota perlawanan, serta bukti yang dihadirkan para pihak. Sampai pemeriksaan menghasilkan putusan, tuduhan terhadap Febrie tetap harus diperlakukan sebagai dugaan.

Teropongpublik