Belanja Negara 2027 Tembus Rp 4.100 Triliun
Belanja negara dalam rancangan APBN 2027 ditetapkan Rp 4.100 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah menargetkan pendapatan Rp 3.435 triliun dan menjaga defisit di bawah 3 persen PDB.
Belanja negara dalam rancangan APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.100 triliun, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan nilai tersebut dalam Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RAPBN 2027 pada 29 September 2026. Dalam kesepakatan itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435 triliun, sementara defisit anggaran dirancang sebesar Rp 671 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Belanja negara kita desain Rp 4.100 triliun. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana belanja negara menembus Rp 4.000 triliun,” kata Suahasil.
Defisit APBN 2027 dijaga di bawah 3 persen
Besarnya belanja yang dirancang pemerintah melampaui target pendapatan. Suahasil menegaskan, meski APBN 2027 mencatat defisit, pemerintah tetap berkomitmen menjaga angkanya agar berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Dalam rancangan tersebut, defisit ditetapkan Rp 671 triliun, setara 2,4 persen PDB. Angka itu menjadi bagian dari kerangka anggaran yang disepakati pemerintah dan DPR. Suahasil tidak menyampaikan rincian alokasi belanja dalam pemaparannya.
Besaran belanja negara tersebut menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya menembus Rp 4.000 triliun. Namun, pemerintah menyatakan perhatian tidak hanya tertuju pada jumlah anggaran. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan belanja juga menjadi bagian dari upaya menjaga efisiensi fiskal.
Suahasil mengatakan pemerintah akan terus mendorong efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, efisiensi tidak berarti mengecilkan belanja negara, melainkan memperbesar pendapatan dan memastikan anggaran digunakan secara efisien.
“Kalau kita bilang efisiensi fiskal bukan berarti belanjanya dikecilkan, tetapi pendapatannya kita perbesar dan belanjanya digunakan secara efisien,” ujar Suahasil.
Penerimaan pajak dan PNBP jadi tumpuan
Untuk mengejar target pendapatan negara Rp 3.435 triliun, Suahasil menyoroti peran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketiga sumber tersebut disebut penting dalam mendukung pencapaian penerimaan yang telah dirancang.
Di bidang perpajakan, pemerintah menyatakan kebijakan tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan. Insentif bagi dunia usaha dan masyarakat juga menjadi pertimbangan. Suahasil menyebut pemerintah sengaja tidak memungut sebagian potensi pajak sebagai bagian dari kebijakan insentif.
Ia menjelaskan, potensi penerimaan pajak diperkirakan setara 12 persen PDB, sedangkan rasio pajak yang disebutnya sekitar 10 persen. Selisih tersebut, menurut Suahasil, bukan seluruhnya mencerminkan penerimaan yang luput dikumpulkan. Sebagian sengaja tidak dipungut agar tetap beredar di masyarakat sebagai insentif perpajakan.
“Yang bisa dikumpulkan itu 12%, tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan supaya 2% ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan,” kata Suahasil. Dalam penjelasan sebelumnya, ia menyebut potensi pajak yang tidak dipungut sekitar 2,2 persen dari PDB.
Efisiensi menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran
Rancangan APBN 2027 memuat dua sasaran yang berjalan beriringan: menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen PDB dan mengupayakan belanja digunakan secara efisien. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pendapatan, termasuk melalui peran lembaga perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.
Besarnya angka belanja negara saja belum menggambarkan bagaimana anggaran akan digunakan. Suahasil dalam pemaparannya menekankan arah efisiensi dan penerimaan, tetapi tidak merinci program atau pos belanja yang akan memperoleh alokasi. Rincian penggunaan anggaran karena itu menjadi hal yang patut dicermati dalam tahapan pembahasan dan pelaksanaan APBN 2027.
Dengan target pendapatan dan belanja yang sama-sama besar, pelaksanaan anggaran akan menjadi ujian bagi upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan belanja berjalan sesuai tujuan. Pemerintah menyatakan efisiensi akan ditempuh tanpa sekadar memangkas pengeluaran, sementara kebijakan insentif pajak tetap dipertahankan agar sebagian dana beredar di masyarakat.
