NasDem Telusuri Surat Usul Pemakzulan Gibran

NasDem menelusuri surat usul pemakzulan Gibran yang mencantumkan nama Tonny Tesar. Saan Mustopa menyebut partainya masih akan mengecek dan meminta klarifikasi.

nasdem-telusuri-surat-usul-pemakzulan-gibran

Partai NasDem akan menelusuri surat usul pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial dan mencantumkan nama anggota DPR dari fraksi partai itu, Tonny Tesar. Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan partainya belum memastikan keaslian maupun keterlibatan Tonny dalam dokumen tersebut.

Saan menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Ia mengatakan akan meminta klarifikasi dan mencari tahu asal-usul surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR tersebut.

“Itu saya lagi mau cek dan mau, saya mau cek dulu, ya. Saya mau cek, mau apa, cari tahu, dan mau klarifikasi,” kata Saan.

Dokumen yang beredar memuat usulan agar DPR menindaklanjuti pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden. Nama Tonny tercantum sebagai pengusul. Namun, hingga Saan memberikan keterangan, NasDem belum menyatakan bahwa surat itu benar berasal dari anggotanya.

NasDem masih mengkaji putusan MK

Saan mengatakan NasDem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi latar munculnya surat tersebut. Karena itu, partai belum menentukan sikap politik atas putusan maupun usulan yang beredar.

“Partai NasDem terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari, ya dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” ujar Saan. Ia kembali menegaskan bahwa surat yang mencatut nama kader NasDem itu akan diperiksa dan diklarifikasi.

Di sisi lain, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni membantah adanya usulan pemakzulan yang berasal dari partainya. Ia menyebut kabar tersebut sebagai hoaks saat ditemui di kompleks parlemen pada hari yang sama. Pernyataan itu muncul ketika Saan masih menyatakan akan mengecek dokumen dan mengonfirmasi nama Tonny.

Surat tersebut beredar sehari setelah MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Dalam dokumen, sejumlah pertimbangan yuridis dan konstitusional dicantumkan sebagai dasar permohonan agar pimpinan DPR menindaklanjuti usul pemberhentian Gibran.

Isi surat dan putusan MK soal Gibran

Dokumen itu juga meminta DPR menggunakan hak pengawasan, interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat untuk menyelidiki keabsahan administrasi pencalonan Gibran. Salah satu aturan yang disebut sebagai dasar ialah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden setingkat SMA atau sederajat.

MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) malam. Dalam putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan MK tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Para pemohon dalam perkara itu terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing. Berdasarkan fakta persidangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Sejumlah fraksi mengaku belum mengetahui surat

Surat itu belum menjadi pembahasan bersama di DPR. Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan belum mengetahui usulan tersebut. Ia menyebut langkah politik PKS akan bergantung pada kesepakatan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Mardani mengapresiasi MK yang, menurutnya, telah mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan. Ia juga menilai putusan itu perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu, terutama dalam pemeriksaan dokumen persyaratan calon.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan belum mengetahui surat tersebut. Ia menyebut belum ada pembicaraan di internal partai maupun DPR mengenai langkah politik setelah putusan MK, sementara sikap Demokrat saat ini adalah menghormati putusan.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan pimpinan MPR belum menerima laporan mengenai usulan itu. Ia meminta proses berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto juga mengaku belum membaca surat tersebut dan menyatakan pemerintah menyerahkan proses ketatanegaraan kepada aturan yang berlaku.

Keaslian surat dan keterlibatan Tonny masih perlu diklarifikasi oleh NasDem. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil penelusuran internal partai serta mekanisme lembaga negara, bukan semata-mata pada dokumen yang beredar di media sosial.

Teropongpublik